OBSERVER — Kasus keracunan massal yang menimpa siswa sekolah usai mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berstatus darurat. Tercatat, lebih dari 50.000 anak telah menjadi korban di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingginya angka korban memicu desakan keras agar pemerintah segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program tersebut.
Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi IX DPR RI, hingga 2 September 2026, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 50.059 anak. Terdapat sedikitnya 560 insiden keracunan yang tersebar merata di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia sekaligus Advokat Publik, Azas Tigor Nainggolan, menegaskan bahwa sebaran kasus yang masif ini membuktikan adanya persoalan sistemik, bukan sekadar kelalaian di tingkat dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dapur SPPG hanyalah unit pelaksana yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Anggaran program MBG ini sangat fantastis, mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per hari. Sangat ironis, uang rakyat yang begitu besar justru menyebabkan puluhan ribu anak keracunan, dan hingga saat ini tidak ada satu pun pihak yang diproses hukum atas kelalaian ini,” tegas Azas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Berkaca pada China dan Jepang
Azas menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang sasaran dan manajemen pelaksanaan MBG dengan berkaca pada negara lain. Ia mencontohkan Tiongkok, negara dengan kemampuan fiskal yang jauh lebih besar, tidak memberikan makan siang gratis secara pukul rata kepada seluruh anak.
Tiongkok menerapkan Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students (NIPRCES) yang hanya menyasar siswa di daerah pedesaan, miskin, dan tertinggal guna menekan angka stunting dan anemia. Sementara di kota besar, orang tua yang mampu tetap membayar biaya kantin.
Selain itu, pelaksanaan MBG di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi sistem Kyushoku dari Jepang. Di negeri sakura tersebut, program makan siang diawasi ketat oleh ahli gizi profesional mulai dari standar kalori hingga sterilisasi dapur. Lebih dari itu, Kyushoku dijadikan sarana pendidikan karakter di mana siswa diajarkan untuk menghargai makanan, bertanggung jawab menyiapkan meja, hingga membersihkan kelas bersama-sama.
Desakan Desentralisasi Dapur
Sebagai solusi perbaikan, FAKTA Indonesia mendesak agar skema penyediaan makanan diubah. Pengadaan MBG dinilai lebih aman jika dikelola langsung oleh masing-masing sekolah, bukan oleh SPPG terpusat yang jarak distribusinya jauh sehingga rawan basi atau terkontaminasi.
Selain itu, FAKTA Indonesia mengusulkan agar program ini difokuskan saja bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan mereka yang berada di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
“Pemerintah harus segera memperbaiki atau menghentikan (STOP) program MBG jika terus-menerus membahayakan hidup anak Indonesia. Program kesehatan tidak boleh memakan korban. Perbaikan sistem, pengawasan ketat, dan penegakan hukum mutlak diperlukan agar hak tumbuh kembang dan keselamatan anak Indonesia benar-benar terlindungi,” pungkas Azas.
Pewarta: BTS
Leave a Reply